Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta menggelar lokakarya Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Tingkat Kelurahan yang difokuskan terkait administrasi pertanahan. Lokakarya tersebut diikuti jajaran lurah dan camat maupun perwakilannya.

Pelayanan terkait pertanahan harus sesuai dengan aturan-aturan

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kelurahan dalam pelayanan pendaftaran tanah. Pasalnya, hak atas tanah merupakan bagian dari HAM.

"Kita ingin memberikan pemahaman kepada lurah dan camat agar dalam memberikan pelayanan terkait pertanahan harus sesuai dengan aturan-aturan. Termasuk, kaitannya dengan permohonan pernyataan lahan tidak dalam sengketa," ujarnya, di lokasi acara, Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/9).

Yayan menjelaskan, dalam lokakarya tersebut ada dua materi yang diberikan. Pertama, kaitan HAM secara umum. Kedua, penjelasan teknis seperti, masalah pertanahan dan peraturan-peratur an dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait pendaftaran serta persyaratan tanah.

"Kita informasikan aturan-aturan terbaru dari BPN. Tujuannya, agar tahapan yang dilalui diakui keabsahannya oleh BPN dan tidak berimplikasi pada masalah hukum," terangnya.

Yayan menambahkan, kegiatan ini bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mendukung HAM dalam mewujudkan dan memastikan hak atas tanah dapat terlaksana.

"Melalui kegiatan ini para lurah dan camat memiliki pemahaman terkait pendaftaran tanah, mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi kepada pihak berkepentingan, serta tertib administrasi," tandasnya.